Pemkot Palembang dan Pemkab Banyuasin Akan Duduk Bersama Guna Bahas Tegal Binangun

Palembang, Surya Post.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) akan segera memidiasi dengan mempertemukan Pemkab Banyuasin dan Pemerintah kota (Pemkot) Palembang terkait Permasalahan

tapal batas wilayah di Tegal Binangun yang dipermasalahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin dan masyarakat Plaju Darat.

Rencananya, mediasi dan duduk satu meja yang diadakan Pemprov Sumsel, tersebut akan berlangung di Griya Agung pada Jumat (8/5) pekan ini. Demikian dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Agraria dan batas wilayah Sekretariat Daerah (Setda) kota Palembang Fahmi Fadilah saat dikonfirmasi terkait kebenarannya.

 “Kami siap menunjukkan bukti-bukti dengan pihak Pemkab Banyuasin, jika wilayah tersebut masuk dalam wilayah Kota Palembang,” ungkap Fahmi dihubungi via telepon, Rabu (6/5).

Terkait Peraturan Pusat (PP) No 23 tahun 1988 wilayah Tegal Binangun masuk Kabupaten Banyuasin. Dirinya juga akan membuktikan jika PP 23 tahun 1988 tersebut yang menyebutkan jika Tegal Binangun tersebut masuk wilayah Kota Palembang.

“PP 23 tahun 1988 akan kami pakai juga, untuk menujukkan beberapa bukti terkait koordinat wilayah perbatasan wlayah Palembang-Banyuasin,” ulasnya.

Selain akan memaparkan bukti dari dokumen yang dimiliki, saat pertemuan tersebut, Fahmi juga akan menjelaskan aspek sosial dari wilayah tersebut, dan menyampaikan keinginan masyarakat Plaju Darat, untuk masuk dalam wilayah Kota Palembang.

“Dari administrasi sampai aspek sosial masyarakatnya, wilayah tersebut memang masuk dalam wilayah Kota Palembang. Dan, masyarakatpun menyatakan tidak ingin masuk dalam wilayah Banyuasin,” tandasnya.

Sebelumnya, Sekda Ucok Hidayat juga pernah menegaskan, jika secara de facto masyarakat tegal Binangun masuk Palembang, dan secara aturan tidak dapat dipungkiri Tegal Binangun masuk Banyuasin.

Namun, harus dipahami jika di peta aturan PP 23 tahun 1988, tidak dapat dikuatkan. Selain masyarakatnya sendiri tidak ingin masuk wilayah Banyuasin. Dalam peta, tidak ada koordinat mengenai batas wilayah Palembang-Banyuasin. Bahkan secara yuridisnya, Pemkab. Banyuasin tidak dapat serta merta mengklaim karena, belum ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengesahkan PP tersebut.

“Jadi masyarakat tidak usah khawatir, diam Pemkot bukan berarti tidak ada upaya. Semuanya bahkan, sudah kami laporkan ke pusat, terkait dengan masalah tapal batas ini,” tandasnya(jn/net)




Tinggalkan Balasan