Percepat Pelaksanaan Lelang dan Investasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2021

Bandar Lampung,Surya Post

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Kemudahan Investasi di Daerah Dalam Rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,5%-5,5%.Surat Edaran ini difokuskan pada dua hal, yaitu pada penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan percepatan kemudahan investasi di daerah. Pertama, untuk penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah diminta melakukan percepatan pelaksanaan APBD dengan melakukan proses pelelangan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD pada awal tahun anggaran, agar terhindar dari penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun.

Kemudian memperhatikan realisasi penerimaan daerah dan difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain pembentukan tenaga tracing di daerah masing-masing yang selanjutnya diberikan kompensasi melalui APBD.Selanjutnya kedua, dalam percepatan kemudahan investasi di daerah, Pemerintah Daerah diminta untuk mendorong peningkatan investasi ke daerah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan potensi di daerah sehingga sumber pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada APBD dan APBN guna memperkuat iklim investasi daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah antara lain melalui pemberian insentif (fiskal dan non fiskal) dan/atau kemudahan investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui surat edaran tersebut Pemerintah Daerah diminta untuk berperan aktif mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan APBD dari awal tahun anggaran serta mempermudah investasi di Daerah,” pungkasnya. Hal itu didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah antara lain program pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui dukungan APBN, APBD serta investasi yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Lampung, Slamet Riadi mengatakan bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Lampung telah mengeluarkan surat nomor: 027/3666/05/2020 tanggal 27 November 2020 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2021 dan kepala organisasi perangkat daerah segera menyampaikan rencana umum pengadaan (RUP). Kemudian juga surat nomor: 005/0027/2021 tertanggal 6 Januari 2021 untuk melakukan workshop input rencana umum pengadaan.”Kita juga mendorong kepala OPD untuk membuat RUP, karena termaksud indikator penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kita meminta agar pengadaan barang dan jasa dilakukan awal-awal tahun ini,” kata Slamet Riadi, kepada Lampost, Kamis, 14 Januari 2021. (Lampost.co)