Polisi Bubarkan Aksi Demo Mahasiswa di Kantor Bupati Labuhanbatu

Rantauprapat (Surya Post)

Polres Labuhanbatu membubarkan paksa aksi unjukrasa aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat, Kamis (7/1). Sebelum dihalau, mahasiswa sempat menyampaikan orasi dan tuntutan terhadap Pemkab Labuhanbatu yang belum merealisasikan beasiswa yang dijanjikan bupati sebelum Pilkada tahun 2020.Seratusan polisi, tentara dan Satpol PP membubarkan aksi mahasiswa itu karena dianggap melanggar protokol kesehatan atau mengundang kerumunan dan tidak memperoleh izin untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

“Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dan berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu nomor 43 tahun 2020 diminta supaya mahasiswa membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing,” imbau petugas kepolisian dengan pengeras suara dari mobil penyuluh Binmas Polres Labuhanbatu.Massa mahasiswa itu mengaku terkecoh dengan janji bupati untuk memberi beasiswa dan memasukkan berkas serta membuka nomor rekening di bank Mandiri Syariah segera sebelum Pilkada tahun 2020. Namun hingga saat ini beasiswa yang dijanjikan bupati tidak cair.Demonstran membawa sejumlah spanduk yang antara lain bertuliskan, “Janji pemerintah tak jauh beda dengan janji mantan”. “Ikan sopat ikan mujair. Masuk berkas cepat, beasiswa tak cair”, “Pak Bupati Labuhanbatu, jangan hanya bisa membuat kami antri di bank. Tapi buat juga kami antri di ATM”. “Cairkan dana beasiswa”. “Pak Bupati Labuhanbatu publikasikan aliran dana penanganan Covid-19″. Massa mahasiswa juga mengusung tagar #cairkanbeasiswa #salurkangaji3bulan.

Massa juga membagikan selebaran berisi sejumlah tuntutan, di antaranya, memertanyakan penyebab tidak terealisasinya bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi tahun akademik 2020 sesuai SK Bupati Labuhanbatu nomor: 400/3462/Kesra/2020.Mahasiswa meminta bupati untuk segera merealisasikan Beasiswa Berprestasi TA.2020.sesuai UUD 1945 tentang pedidikan pasal 31 ayat 4, karena negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD dan APBN.”Kami meminta Bupati Labuhanbatu segera memberi penjelasan penyebab terkendalanya pencairan dana beasiswa tahun 2020,” tegas kordinator aksi, Dani, menggunakan alat pengeras suara.Mahasiswa juga meminta bupati untuk segera mempublikasikan realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu.

Massa juga memertanyakan penyebab tidak disalurkannya realisasi Dana Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan BPD se Kabupaten Labuhanbatu untuk bulan November dan Desember 2020, sesuai dengan surat pemberitahuan DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Labuhanbatu nomor: 05/DPC-APDESI/LB/2020.Pada aksi itu, massa juga mempertanyakan tidak terealisasinya dana dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab untuk tunjangan penghasilan pegawai (TPP) PNS/ASN Kabupaten Labuhanbatu selama 3 bulan (Oktober, November dan Desember) tahun 2020 dan supaya segera dicairkan.Selain itu, massa memertanyakan pemutusan kontrak 71 tenaga kerja kontrak pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhanbatu dan apa sebab 71 tenaga kontrak itu tidak digaji sampai 3 bulan terakhir tahun 2020 dan kemudian diputus kontrak. Gaji mereka tidak dibayar dengan alasan yang tidak jelas.”Kami aliansi mahasiswa juga meminta Pemkab Labuhanbatu segera membayar gaji 3 bulan kerja 71 tenaga kontrak di lingkungan instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Labuhanbatu yang telah diputus kontrak,” sebut Dani. (SIB.com)