Sebelum Menambang Batu Akik Harus Kantongi Izin

Palembang, Surya Post.

Setiap yang akan melakukan penambangan batu akik harus mengantongi izin dari Pemerintah Kabupaten atau Kota, karena

masuk Undang Undang (UU) nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral. demikian yang ditegaskan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumsel.

Kepala Distamben Sumsel, Robert Heri mengatakan, aktivitas penambangan batu akik masuk kategori batuan di UU. Apalagi sudah didukung Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing daerah se-Sumsel.

“Kalau dulu ada bahan Galian A, B dan Galian C. Kini UU cuma mengklasifikasi tambang mineral, batubara, non logam dan batuan. Aktivitas batu akik itu masuk ke batuan, dan penambangnya harus berizin,” kata Robert di Griya Agung, Jalan Demang Lebar Daun Palembang, Jumat (24/4).

Penerbitan izin kata Robert dilakukan oleh Pemkab atau Pemkot. Termasuk pengawasan saat pelaksanaan penambangan. Menyangkut luar areal dan kepemilikkan modal, semuanya bisa diatur lewat Tambang Rakyat.

“Tambang rakyat bisa 1 hektar. Kan ada namanya IPR, Izin Pertambangan Rakyat. Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah, dan investasi yang terbatas,” jelasnya.

Dalam pantauan Distamben Sumsel, sampai saat ini belum ada izin penambangan batu akik dalam jumlah besar yang dikeluarkan Bupati atau Walikota. Menurut Robert, pengawasan jadi yang terpenting untuk dilakukan. Terlebih untuk menjaga lingkungan.

“Bisa saja ada perusahaan besar yang mengambil batu dari penambang rakyat. Makanya Pemkab atau Pemkot harus mengawasi ketat, prosesnya diikuti jangan sampai dibiarkan,” ujar Robert yang juga Manager Sriwijaya FC itu.

Menurut penjual batu akik dari Baturaja, Chandra mengatakan, hingga saat ini belum ada penambang yang mengantongi IPR. Ia mengaku mendukung bila Pemkab atau Pemkot ingin mengenakan pajak di batu akik lewat perizinan. Namun dirinya meminta klasifikasi IPR.

“Sebagai warga negara yang baik, pasti kita mendukung demi PAD. Tapi aturan itu harus diklafikasihkan dulu, penambang yang seperti apa harus mengantongi IPR. Ada penambang yang mencari batu akik dari galian di sungai, bukan tanah. Ada juga mereka yang mencari di atas lahannya sendiri. Lagi pula, belum ada harga baku terhadap sebuahbatu akik sehingga agak sulit menentukan nilai IPR,” ujarnya.(jn/net) 




Tinggalkan Balasan