Sedih FPI Dibubarkan, Mardani Ali Sera: Negara Punya Tugas Membina, Bukan Menghabisi Ormas

Jakarta,Surya Post

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah mengumumkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) merupakan organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga.Mahfud MD juga mengatakan, pemerintah akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan FPI, karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa.Menanggapi hal tersebut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan bahwa ada tiga hal yang ingin dia sampaikan.

Pertama, Mardani Ali Sera mengaku sedih atas keputusan yang diambil pemerintah. Karena menurutnya, tugas negara adalah membina ormas, bukan malah membinasakannya.”Pertama, tentu sedih. Negara punya tugas membina, bukan membinasakan ormas,” kata Mardani Ali Sera, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari video yang diunggah di Twitter @MardaniAliSera, Jumat, 1 Desember 2020.Mardani Ali Sera menilai, seburuk apa pun ormas, pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk membina ormas tersebut dengan pendekatan yang sistematis dan penuh kasih sayang. “Seburuk apa pun ormas, mestinya bisa dibina dengan pendekatan yang sistematis, penuh kasih sayang sebagai orang tua, guru, dan pemimpin,” kata Mardani Ali era.

Oleh karena itu, dengan melihat adanya ormas yang dibubarkan yakni FPI, Mardani Ali Sera menyimpulkan bahwa ada yang salah dengan pola pembinaan pemerintah terhadap suatu ormas.”Kasus FPI ini menunjukkan ada pola pembinaan yang harus kita perbaiki,” ujar Mardani Ali Sera. Mardani Ali Sera juga khawatir, jika semakin banyak ormas dibubarkan, hal itu tentu menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia sedang sakit.

Kedua, jika makin banyak pembubaran ormas, saya khawatir ini menunjukkan demokrasi yang sakit,” kata Mardani Ali Sera.Menurutnya, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memberikan kebebasan untuk berpendapat dan berserikat.”Demokrasi yang sehat justru memberikan kebebasan dalam menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat. Kalau makin banyak yang dibubarkan, tentu orang akan berpikir ada apa dengan demokrasi kita?,” tutur Mardani Ali Sera.

Dia juga mengatakan bahwa demokrasi yang sehat adalah yang memberi tempat bagi semua perbedaan, semua pendapat, tentu sesuai dengan koridor hukum dan konstitusi yang berlaku. Terakhir, Mardani Ali Sera mengatakan, jika FPI ingin menempuh jalur hukum, yang bisa dilakukan adalah dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).”Ketiga, kepada teman-teman FPI, negeri ini negeri demokratis, negeri ini negeri hukum, monggo lakukan proses demokrasi, lakukan proses hukum, bisa mem-PTUN kan SKB menteri ini. Saya berharap, semua pihak tetap bekerja sesuai koridor hukum dan demokrasi,” tutur Mardani Ali Sera.

( PR Bekasi)