Sekda Sumsel Nasrul Umar Jabat Plh Bupati Muara Enim .

Muara Enim,Surya Post

Bupati Muara Enim yang dijabat oleh Ahmad Yani ,ditangkap oleh KPK,beberapa minggu kemudian tepatnya pada tanggal 2018 lalu,telah ditetapkan oleh KPK  sebagai tersangkan dalam kasus suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.Setelah Melalui Proses Wakil Bupati Muara Enim Juarsah (JRH), diangkat untuk mengisi kekosongan Jabatan Plt Bupati Muara Enim.Namun baru beberapa bulan menjabat Bupati Juarsah juga ditangkap oleh KPK,karena terseret pada kasus  Proyek Dinas PUPR kabupaten Muara Enim.Juarsah langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1.Demikian juga Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Muara Enim,telah meninggal dunia.

Agar roda pemerintahan kabupaten Muara Enim tetap berjalan seperti biasa, Gubernur Sumsel Herman Deru langsung menunjuk Setda Sumsel Nasul Umar untuk menjadi Pelaksana Harian (Plh) pemerintah kabupaten Muara Enim.Provinsi,Narul Umar sebagai Plh Bupati Muara Enim.Asisten I Setda Kabupaten Muara Enim, Herman Tabrani memastikan roda pemerintahan akan terus berjalan di bawah arahan Gubernur Sumsel Herman Deru.“Masyarakat diimbau tidak panik karena pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya di Griya Agung Palembang, Senin (15/2/2021) malam.Seperti diketahui, pada 2018 lalu, Bupati Muara Enim saat itu Ahmad Yani ditangap KPK. Setelah proses hukum berjalan, Juarsah naik dari Wakil Bupati menjadi Bupati Muara Enim. Namun ternyata dalam proses pengembangan yang dilakukan KPK, kasus di Dinas PUPR ini juga menyeret Juarsah sebagai tersangka.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto menjelaskan dalam konstruksi perkara, perkara tersebut berawal pada tahun 2019, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019.“Dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut, JRH diduga turut menyepakati dan menerima sejumlah uang berupa ‘commitment fee’ dengan nilai 5 persen dari total nilai proyek yang salah satunya diberikan oleh ROF (Robi Okta Fahlefi),” ujar Karyoto dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/2/2021).Selain itu, JRH selama menjabat selaku Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020 juga diduga berperan aktif dalam menentukan pembagian proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

Seperti diketahui, Juarsah baru saja naik menjadi bupati menggantikan bupati sebelumnya, Ahmad Yani, yang juga telah menjadi terpidana kasus yang sama.Sebelum mengumumkan penunjukkan Sekda Sumsel Nasrun Umar menjadi Plh, Herman Deru memanggil sejumlah pejabat Pemkab Muara Enim, mulai dari asisten hingga kepala BKD Muara Enim, Senin (15/2/2021) malam.“Ini jangan sampai terjadi kekosongan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim yang berdampak pada pelayanan masyarakat dan juga pembangunan strategis yang sedang berjalan,” ujarnya.Dikatakan oleh Gubernur, Plh Nasrun Umar menggantikan tugas Bupati selama menunggu status hukum dari Bupati Muara Enim Juarsah. Selanjutnya baru ditentukan apakah menunjuk pelaksana tugas atau Plt.  (SP)