Sengketa Pilkada PALI Masih Bergulir  Di MK

Pali,Surya Post

Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati,kaupaten  Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) saat ini masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).Antara kedua Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 01 Devi Harianto SH MH-H, Darmadi Suhaimi (DHDS) dan nomor urut 02, Ir H Heri Amalindo MM-Drs H Soemarjono (HERO) was-was.Menurut keterangan wakil Ketua Tim paslon nomor urut 01 DHDS Mairil Aprianto ST, bahwa pihaknya sangat optimis permohonan paslonnya untuk dilakukanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikabulkan oleh MK mengingat bukti yang diajukan benar adanya sesuai dengan fakta yang terjadi.“Kita optimis permohonan kita dikabulkan MK, karena memang apa yang kita laporkan semuanya benar adanya disertai dengan bukti-bukti yang ada. Jadi kita sangat optimis keputusan MK akan dilakukan PSU,” tegasnya.

Karena itulah pihaknya meyakinkan pada 51 TPS PSU yang tersebar di wilayah Kabupaten PALI,dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan jumlah permohonan yang diserahkan ke MK bersamaan dengan bukti-bukti.“Optimis kita berdasar, karena apapun yang dibutuhkan kuasa hukum kita kita sudah penuhi seperti saksi-saksi dan kelengkapan bukti. Mudah-mudahan semuanya sesuai permohonan kita. Dan kita tetap berkomitmen menjaga Pilkada PALI ini tetap kondusif apapun hasilnya nanti,” tambahnya.Sementera itu Kuasa Hukum Paslon nomor urut 02 HERO Firdaus Hasbullah SH,optimis pihaknya bisa memanangkan perkara di MK karena pihaknya sebagai pihak terkait.

“Kita ikuti saja jadwal dan undangan yang akan disampaikan oleh MK. Kami sebagai pihak terkait tim hukum pasangan HERO sudah mempersiapkan untuk sidang selanjut dan kami yakin InsyahAllah keputusan MK tetap memenangkan pasangan HERO,” terangnya.Karena, pihaknya meyakini dalil yang diungkapkan pemohon seluruhnya kabur, sehingga nanti patut ditolak oleh MK. Namun, apapun keputusannya nanti pihaknya tetap berkomitmen untuk menciptakan Pilkada PALI yang kondusif.“Kami yakin semua dalil yang diungkapkan oleh pemohon seluruhnya kabur, sehingga nanti patut ditolak oleh MK. Terkait menjaga kondusif dan dama itu wajib bagi kita untuk menciptakannya,” pungkasnya. (Sp)