Tanjung Api-api Anti PD PDE

Palembang, Surya Post.

Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PD PDE) mengusulkan bidang kerja baru lewat perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2000 tentang pembentukan perusahaan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

Melalui Paparan Direktur Umum PD PDE, DR A Yaniarsyah Hasan di Kantor Gubernur Sumsel, Jalan Kapten A Rivai Palembang, Senin (20/4), PD PDE mengusulkan hak pengelolaan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Tanjung Api Api atau TAA.

“Setelah melewati rapat, kita nyatakan usulan itu ditolak. PD PDE adalah operator, bukan pengelola. Aturan hukum melarang perusahaan daerah untuk melakukan keduanya sekaligus,” kata Ikhwanuddin usai rapat di ruang kerjanya, Senin (20/4/2015).

Ia menerangkan, PD PDE merupakan perusahaan Pemprov Sumsel yang akan menangani sejumlah proyek pembangunan di TAA. Karena itu PD PDE tidak bisa menjadi pengelola, karena wewenang itu dimiliki oleh Badan Usaha TAA yang nantinya dibentuk khusus.

“Tidak bisa regulator bermain. PD PDE hanya boleh membangun, tidak bisa jadi pengelola. Tinggal nanti kontraknya dengan Badan Usaha TAA yang akan dibentuk oleh Pemprov Sumsel,” ujar mantan Kepala Kesbangpol Sumsel ini.

Selain karena batasan wewenang, Perda nomor 7 tahun 2000 sudah menyatakan bidang kerja yang dilakukan PD PDE berkutat pada sektor Minyak dan Gas (Migas) atau energi. Usulan kerja baru oleh Dirut PD PDE di bidang pengelolaan pelabuhan dan industri petrokimia juga ditolak Pemprov Sumsel,

“Karena namanya di bidang Migas dan energi, jadi kerjanya harus di seputar itu. Kalau sudah menambah bidang usaha insdustri petrokimia atau pengembangan pelabuhan, tidak cocok dengan pendaftaran sebagai Perusahaan Daerah,” ucapnya.

Secara teknis, PD PDE menguasai jenis pekerjaan di bidang enegi dan migas dengan detil pengerjaan survei umum, pengangkutan dan lainnya. Ikhwanuddin mengakui, penamaan dan pendaftaran PD PDE sebagai perusahaan yang hanya bergeran di sektor energi atau migas akhirnya jadi pembatas.

“Kalau PD PDE masih ingin mengelola TAA bisa saja. Tapi harus berubah dulu namanya. Mereka melepas sebagai operator dulu baru bisa jadi pengelola. Mengenai Badan Usaha TAA, sebuah pengelola khusus, akan dibentuk Pemprov Sumsel dalam waktu dekat,” ucapnya.(jn/net) 




Tinggalkan Balasan