UMP Sumatera Selatan Diumumkan 28 November 2022, Berikut Jumlahnya

Palembang : Rabu, 22 November 2022
Artikel & Editor : Edi Susanto, SH/redpel-sp

 

PALEMBANG/SUMSEL, SURYAPOST. CO —
Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Sumatera Selatan (Sumsel) yang diusulkan hanya Rp27 ribuan mendapat penolakan dari buruh/pekerja. Hal ini juga diikuti daerah lain juga terjadi penolakan, sehingga direspon Kementerian Ketenagakerjaan RI, Yani dengan ada formula baru untuk menentukan kenaikan UMP.

Pemprov Sumsel pun menunda penetapan UMP yang seyogyanya pada 21 November 2022 menjadi 28 November 2022. Karena dilakukan penghitungan ulang sesuai arahan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, H Koimudin, kemarin. Dia mengatakan, besaran UMP 2023 jika mengacu dari hasil rapat dewan pengupahan belum lama ini hanya naik 0,86 persen atau Rp27.113. Itu karena berpatokan pada PP Nomor 36 Tahun 2021.

Dengan begitu, UMP Sumsel 2023 besarnya dari Rp3.144.446 menjadi Rp3.171.559.

Tapi, karena akan dihitung ulang, maka kemungkinan besar upah minimum akan lebih besar lagi dari angka itu. “Penetapan UMP akan diundur menjadi 28 November,” katanya.

Pemprov Sumsel pun menunda penetapan UMP yang seyogyanya pada 21 November 2022 menjadi 28 November 2022.

Karena dilakukan penghitungan ulang sesuai arahan pemerintah pusat. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel, H Koimudin, kemarin. Dia mengatakan, besaran UMP 2023 jika mengacu dari hasil rapat dewan pengupahan belum lama ini hanya naik 0,86 persen atau Rp27.113. Itu karena berpatokan pada PP Nomor 36 Tahun 2021.

Dengan begitu, UMP Sumsel 2023 besarnya dari Rp3.144.446 menjadi Rp3.171.559.

Tapi, karena akan dihitung ulang, maka kemungkinan besar upah minimum akan lebih besar lagi dari angka itu. “Penetapan UMP akan diundur menjadi 28 November,” katanya.

Sementara itu, Mendagri dan Menaker mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh kepala daerah.

”Hitung ulang dilakukan karena ada pedoman baru yang menjadi dasar pengupahan UMP maupun UMK. Kita segera akan menindaklanjutinya lewat rapat dewan pengupahan,” tandas Koimudin.

Dia menambahkan, akan ada perubahan dalam penghitungan UMP maupun UMK. Diharapkan formulasi inidapat membantu para pekerja dan tidak memberatkan pengusaha.

Gubernur Sumsel, H Herman Deru sebelumnya mengatakan, dia belum menandatangani draft usulan kenaikan UMP hasil rapat dewan pengupahan.

“Belum saya tanda tangani. Artinya masih ada ruang untuk dibicarakan dengan asosiasi pengusaha,” kata Deru.

Dia menegaskan, pemerintah harus berdiri di tengah kepentingan masyarakat.

Diketahui, Kemenaker mengubah formula perhitungan upah minimum yang selama ini diatur di dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

“Pakai formula baru,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek) Kemenaker, Indah Anggoro Putri.

Berdasarkan dokumen presentasi Kemenaker yang diberikan ke Depenas, disebutkan bahwa penetapan upah minimum melalui formula PP No 36/2021 tidak dapat mengakomodir dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sebab upah minimum dengan formula tersebut tidak seimbang dengan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja.

Masih dalam dokumen tersebut tertulis tiga poin penting.

Pertama, penetapan atas penyesuaian upah minimum pada 2023 tidak boleh melebihi 10 persen.

Kedua, dalam hasil perhitungan penyesuaian nilai upah minimum, gubernur tidak boleh menetapkan upah minimum melebihi 10 persen.

Ketiga, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi. (rls/Es)