Unras AASS: Meminta Walikota Bubarkan SP2J

 

PALEMBANG, SURYAPOST.CO –  Massa yang tergabung Aliansi Aktivis Sumatera Selatan (AASS) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Palembang dan meminta PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) harus di audit forensik oleh Aparat Penegak Hukum, Senin (19/7/21).

Koordinator Aksi Dedi Irawan mengatakan, terkait laporan keuangan perusahaan dan dugaan pelanggaran undang-undang Perseroan Terbatas. SP2J yang mencakup banyak bidang usaha membagikan deviden setiap tahun sebesar kurang lebih Rp.100 juta. Namun menerima penyertaan modal yang diduga lebih dari Rp.20 milyar per tahun.

Dedi mengatakan, bahwa sampai saat ini patut diduga Wali kota Palembang belum merubah Perda tentang PT SP2J yang diduga bertentangan dengan undang – undang Perseroan Terbatas dimana perusahaan yg mendapatkan laba profit
negative tidak boleh membagikan deviden saham.

“Konyol dan lucu kalau tambahan modal Rp. 20 milyar per tahun di kembalikan berupa deviden saham sebesar Rp.100 juta. Harnojoyo harusnya mengevaluasi kinerja Direksi PT SP2J yang belum bekerja profesional dan belum mampu menjadikan SP2J perusahaan yg sehat serta menguntungkan,” ungkap Dedi Irawan dalam orasinya.

Dedi menyebut, transmusi merugi setiap tahun dan mendapatkan subsidi puluhan milyar. Namun, tidak di pisahkan menjadi unit usaha sendiri agar dana penyertaan modal dapat di pertanggung jawabkan termasuk penghasilan yang di dapat. Untuk gaji dan operasional Direksi, PT SP2J mengeluarkan dana yang fantastis yang diduga mencapai Rp1 miliar pertahun.

Menurutnya, diantaranya mendapat tambahan tunjangan bahan bakar Rp 145 juta, tunjangan komunikasi Rp 94 juta, tunjangan cuti besar Rp 144 juta, tunjangan perumahan Rp 417 juta, tunjangan pengabdian Rp 427 juta. Jadi, Wako Palembang sebaiknya menghentikan operasional SP2J agar tidak menjadi benalu bagi Pemkot Palembang.

Diketahui, beban biaya yang dikeluarkan Pemkot Palembang untuk gaji direksi PT SP2J, tidak sepadan dengan hasil kerja direksi dan perlu di catat oleh Wako Palembang terkait Perda SP2J yang berpotensi tindak pidana korupsi untuk segera di revisi.

“Jangan sampai terjadi manipulatif laporan keuangan dan kekonyolan Direksi SP2J membagikan deviden saham tanpa dasar hukum. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) PT SP2J terkesan hanya menjadi beban anggaran APBD kota Palembang setiap tahun dikarenakan biaya operasional yang sangat tinggi,” ucapnya.

Dedi menuturkan, bahwa biaya operasional yang tinggi ini diduga disebabkan oleh kebijakan Direksi yang terkesan kurang profesional dan disinyalir lemahnya manajemen kinerja para Direksi SP2J. Sudah menjadi rahasia umum kalau kinerja Direksi SP2J tidak mencerminkan ke profesionalismean dan terkesan terlalu sering melakukan perjalanan dinas.

Dedi menambakahkan, seharusnya Wali Kota Palembang, Harnojoyo, dan para legislator bersepakat mengefisiensikan perusahaan dengan mengurangi pegawai dan mengevaluasi kinerja Direksi, jika perlu mengganti semua Direksi untuk penyegaran. BRT, Jargas, PLTG dan core bisnis lainnya harus di pisahkan agar terlihat mana bagian yang perlu diretrukturisasi.

“Kemana duit penyertaan modal dan penghasilan usaha di pergunakan. dan ditanggungjawabkan. Duit penyertaan modal dan hasil usaha sebagian besar tersedot ke pembayaran gaji Direksi,” jelasnya.

Sementara Itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Sosial dan Kemasyarakatan, Herly Kurniawan mengatakan, penyampaian aspirasi dari AASS terhadap kinerja SP2J. Jadi, intinya berdirinya SP2J ini untuk memberikan pelayanan publik suatu lembaga usaha kepada masyarakat.

“Ada beberapa usaha SP2J, Trans Musi, Jaringan Gas dan Rumah Rusunawa tujuannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin, terhadap aturan mainnya memang mengacuh pada aturan yang berlaku. Apapun usahanya baik milik daerah, nasional dan swasta harus mengikuti aturan main, yaitu peraturan UU usaha,” katanya.

Herly mengungkapkan, pihaknya sangat positif menanggapi massa aksi tersebut, ini adalah bentuk sayangnya masyarakat Kota Palembang dengan SP2J ialah dengan cara melalui memberikan masukan dan aspirasi.

“Kami berharap, dengan adanya aksi unras pada hari ini tentunya SP2J cepat menanggapi untuk membahas apa saja permasalahan yang terjadi ditubuh internal SP2J,” tukasnya.(Rls/Es)