Vaksinasi Tak Pakai Data BPJS

Jakarta,Surya Post

Vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat rencananya akan dilakukan April mendatang. Saat ini pemerintah masih fokus vaksinasi kepada 1,4 juta tenaga kesehatan yang diprediksi baru selesai di bulan ini.Selanjutnya, vaksinasi tajap II kepada petugas pelayanan publik yang jumlahnya mencapai 38,9 juta orang (termasuk lansia 60 tahun ke atas sebanyak 21,5 juta orang dengan Pfizer dan AstraZeneca). Secara keseluruhan, warga negara yang akan divaksin mencapai 181,5 juta orang di Indonesia.Indonesia sendiri telah mendapatkam komitmen dan opsi untuk mendatangkan 663 juta dosis vaksin dari AstraZeneca Inggris, Sinovac Tiongkok, Novavax Amerika dan Kanada serta dari Pfizer Amerika.Setiap orang yang divaksin akan menerima dua kali suntikan. Terkait dengan vaksinasi kepada masyarakat (tahap III dan IV), rencananya vaksinasi akan dilakukan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Vaksinasi yang dilakukan mengikuti ketersediaan vaksin yang ada karena masih berproses dan belum semuanya tiba di Indonesia. Saat ini baru tersedia 3 juta vaksin Sinovac dan 15 juta bahan baku.“Iya nanti pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat akan dilakukan di Puskesmas dan RS,” ujar Siti Nadia Tarmizi, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, kemarin. Menurutnya, pemberian vaksin kepada masyarakat tidak mengutamakan kepesertaan BPJS Kesehatan.“Vaksin diberikan gratis, jadi tidak ada hubungan antara vaksinasi dengan BPJS Kesehatan ya. Untuk mendapatkam vaksin (masyarakat) pun tak harus terdaftar di BPJS,” ungkapnya.Disebutkan, pada tahap III dan IV, periode pelaksanaan dilakukan April 2021-Maret 2022. Dimana tajap III menyasar masyarakat rentan dari aspek geospial, sosial dan ekonomi. Tahap IV menyasar masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. “Tentunya, kita bertahap untuk vaksinasinya sesuai ketersediaan vaksin,” tukasnya.

Sementara Wiku Adisasmito, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 pun membantah bahw vaksinasi kepada masyarakat diutamakan kepada peserta BPJS Kesehatan.Menurutnya, pemberian vaksin secara gratis yang telah dipaparkan Presiden Jokowi adalah jaminan bahwa seluruh masyarakat bisa mendapat vaksin. “Presiden sudah menjamin bahwa seluruh masyarakat mendapat akses terhadap vaksinasi gratis demi memenuhi hak kesehatan setiap warga negara,” ujarnya.Menurutnya, hal tersebut sudah tercermin dengan penganggaran vaksinasi gratis yang telah dilakukan.“Prioritas anggaran untuk penanganan Covid-19, termasuk vaksinasi,” bebernya. Lebih lanjut katanya, saat ini pemerintah sedang mencoba mengintegrasikan berbagai data kesehatan, termasuk vaksin dan kasus Covid-19 untuk pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien.M Iqbal Anas Ma’rif, Kepala Humas BPJS Kesehatan menambahkan, keputusan tersebut ada di Satgas Covid-19 dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). “Setahu saya Nakes semua yang didahulukan. Mungkin bisa cek di Satgas Covid-19 atau KPC- PEN,” imbuhnya.(Sumeks)